pp tentang kepegawaian. id : 17 hlm. pp tentang kepegawaian

 
id : 17 hlmpp tentang kepegawaian  Undang-Undang omorr 8NTahun 1974 tent ang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PP Nomor 41 Tahun 2020. Pencabutan. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. bahwa dalam upaya meningkatkan. skip to Main Content. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. Bidang. Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2020 Nomor 1728); M EMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERATUR AN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL . Jl. PP 2008. Tahun 2021 tentang Pemutakhiran. 5 Tahun 2014: (1)Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. 33, TLN No. Secara khusus di l ingkungan BKN, Renja merupakan rencana kerja tahu nan sebagai penjabaran. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 373/M. 3. secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berlaku. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. JDIH Marves – Menindaklanjuti arahan presiden dalam pidato pelantikannya pada Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup mutasi kepegawaian. Halaman ini telah diakses 8259 kali FILE-FILE PERATURAN. 11 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2017 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 30 Maret 2017 Tanggal Pengundangan 07 April. 70, LN. Kepegawaian. 4. PP 2010. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Kepegawaian NegaraBadan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang 48/PERMEN-KP/2020. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan, ketentuan disiplin PNS. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; PP Nomor 98 Tahun 2000 jo. Pemerintah Pusat. Tel. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 Tentang Badan Kepegawaian Negara. 63, 2017 ADMINISTRASI. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Indonesia,. Lokasi. Ditetapkan Tanggal. Mencabut : Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 2020/No. Judul BAB I dan ketentuan Pasal I menjadi berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dasar Hukum. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. SM. next post: Memahami Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Badan Kepegawaian Negara Jl. Jakarta, 24 Mei 2021 Mulai Juli 2021, ASN dan PPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis. Jakarta. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran. 50 , TLN No. 22, TLN No. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Undang-Undang Republik Indonesia. UU PP dan Perpres Kepegawaian. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Home » Regulasi » Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan BKN Peraturan BKN Nomor 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun. 94/2021 tentang disiplin PNS terdapat peraturan baru terkait kewajiban jam kerja, sanksi/hukuman disiplin (hukdis) bagi yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu? Nah, tanggal 17 Juni 2022 lalu, Menpan RB membuat Surat Edaran Menpan No. Berikut adalah penjelasan mengenai Pengertian Administrasi Kepegawaian: Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Sistemnya dari Gramedia Literasi disertai dengan rekomendasi buku terkaitJudul. PAN/6/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M. Bahasa Indonesia. PP No. Lokasi. 16, LN. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang. 53. Kamis, 28 September 2023; Cari. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri SipilPERMENPAN NO 37 TH 2020 - JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 2020. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian. PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 7-3/99 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Nomor 22 Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pdf. Bidang. menpan. . Badan Kepegawaian Negara. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah bisa diberhentikan. 28, BN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 021-80930082. Menganalisa RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilatas. PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya 2. ABSTRAK: Dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu mengganti Perpres Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraJakarta -. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara T. Kepegawaian; e. (enam) target Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan implementasi UU ASN. Kontak Kami. 4. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) UU ASN yang menyatakan bahwa perlindunganMenimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka pada 4 April 2019 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890); 3. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. badan yang melaksanakan urusan kepegawaian; 2. UNDUH 1 MB. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2022), dicabut dan. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Berlaku. Peraturan PP – Tentang Majelis Dikdasmen. 30 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2019 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 26 April 2019 Tanggal Pengundangan 29 April. Download. Bahasa Indonesia. 4. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Berlaku. Semoga informasi ini bermanfaat. Mastrip PO. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pada tanggal 31 Agustus 2021, pemerintah telah mengundangkan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP 53/2010. 2019/NO. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. Mastrip PO. 12 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November. Diubah dengan : Peraturan BKN No. Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . Jl. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. PP No. 01. Tidak Berlaku. 48, LN. (PP) PP NOMOR 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa. Lokasi. Bahasa. Twitter; Facebook; Instagram;. Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan. Penelitian tersebut memiliki hasil yaitu permasalahan utama. Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), yang dapat. Pasal 35: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Perundang-undangan. Struktur Organisasi. ABSTRAK: a. 021-8093008. ac. Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK KEPEGAWAIAN berikut info Jadwal materi BIMTEK KEPEGAWAIAN selama tahun 2023 dengan harga murah. skip to Main Content. Tidak Berlaku. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Pengertian Sengketa Kepegawaian Sengketa kepegawaian dibentuk dari dua kata yakni sengketa dan kepegawaian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Manajemen. LN = Lembaran Negara. U. 28 Tahun 1950 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri SipilKEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA. E. Tel. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020. Tel. Judul. Halaman ini telah diakses 20995 kali. Surat Kepala BKN Nomor K-26-30/V. Lokasi. 2002. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. DISIPLIN PNS. Twitter; Facebook; Instagram; Youtube; Tiktok;1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Download. Bahasa Indonesia. 11 TAHUN 201 1 (RP) 4 . Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021; Mengingat : 1. Dalam Pasal 44 PP 94 Tahun 2021 diterangkan bahwa Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 2. pp Teten Ali Mulku Engkun 479 views • 95 slides Similar to Presentasi adm. PAN/4/2009 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Dan Angka Kreditnya. Tel. SKP yang berdasarkan PP. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. Dokumen PDF:. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS harus berusaha. I. id : 17 hlm.